Ketum BPC HIPMI Kota Jambi Nilai Polri Rentan Politisasi, Tekankan Pentingnya Netralitas

Table of Contents

Jambi – Ketua Umum BPC HIPMI Kota Jambi, Ryanda Partawijaya, menilai institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki kerentanan terhadap politisasi kekuasaan. Menurutnya, sebagai lembaga penegak hukum, Polri seharusnya berdiri netral dan independen dalam menjalankan tugasnya.

Ryanda menyampaikan bahwa potensi politisasi dapat muncul apabila sistem pertanggungjawaban tidak berjalan secara konsisten. Ia menyoroti posisi Polri yang secara struktur berada di bawah Presiden sebagai kepala pemerintahan, namun di sisi lain juga memiliki aspek administratif yang melibatkan kementerian.

“Kondisi ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan memunculkan konflik dalam konsistensi penegakan hukum,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa netralitas Polri menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik. Jika institusi penegak hukum dianggap berpihak atau terpengaruh kepentingan kekuasaan maupun kelompok partisan tertentu, maka legitimasi serta kepercayaan masyarakat terhadap hukum dapat menurun.

Lebih lanjut, Ryanda mendorong adanya penguatan sistem pengawasan serta penegasan batas kewenangan agar Polri tetap profesional dalam menjalankan perannya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Menurutnya, reformasi kelembagaan dan konsistensi dalam menjunjung prinsip negara hukum harus terus dijaga agar proses penegakan hukum berjalan adil, transparan, dan bebas dari intervensi politik.(*)